Rumah Bersama

DESKRIPSI PERISTIWA

“Ratusan massa tuntut pembubaran Ahmadiyah”

Ratusan orang yang tergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Anti Maksiat (GAM), Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan Front Jihad Islam (FJI) mendatangi kongres nasional Ahmadiyah yang digelar di komplek SMK PIRI I Yogyakarta, kawasan Baciro, Gondokusuman, Jumat (13/1).

Massa yang datang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa spanduk bertuliskan tuntutan untuk membubarkan Ahmadiyah sambil mengumandangkan takbir.

Massa mendesak Ahmadiyah dibubarkan karena dianggap sesat karena meyakini memiliki nabi baru. Massa yang mencoba mendatangi lokasi kongres dan membubarkannya tertahan di depan Wisma Dharma Putra yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat berlangsungnya acara. Barikade puluhan anggota Satuan Samapta Polresta Yogyakarta membentuk pagar betis dan menghalau pengunjukrasa agar tida merangsek ke lokasi kongres.

META DATA PERISTIWA

Kasus KBB

Tidak Diketahui

Solusi

Bentuk Solusi

Tidak Diketahui

Status KBB

Berpotensi Menghambat KBB

Data

Tautan

https://www.solopos.com/ratusan-massa-tuntut-pembubaran-ahmadiyah-263026

Komunitas Terdampak

Ahmadiyah

Welcome to Rumah Bersama, Shared Home

Indonesia is heading to her centennial in 2045. The government designated it Indonesia 4.0, through which the vision of digital-based economic and industrial development is invested. A coherent vision is required as the imagination of Indonesia 4.0 takes little account of maintaining freedom of religion and belief (FoRB) in a multicultural society.

The present database service appeals to the government and the socio-religious stakeholders to realize the constitutional mandate to protect FoRB. It provides a comprehensive picture to fulfill the vision of an inclusive and peaceful society, free from fear and violence, as the Agenda 2030 of Sustainable Development Goals (SDGs) promises. It curated more than 400 cases of FoRB from many sources produced by human rights organizations and media. The events span throughout the history of modern Indonesia. The database included cases that endorsed interreligious understanding and also cases that hindered the expression of religion and belief. Hence, the service is called Rumah Bersama, Shared Home.