Rumah Bersama

DESKRIPSI PERISTIWA

Artikel ini berisi ulasan terkait dampak SKB 3 Menteri yang melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Kasus yang diulas adalah terkait penghentian dan penyegelan pembangunan Masjid Ahmadiyah yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan perintah Bupati Garut, Rudy Gunawan. Rudy mengatakan bahwa dia mengambil keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada 2008 yang berisi tentang larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

META DATA PERISTIWA

Kasus KBB

Tidak Diketahui

Solusi

Bentuk Solusi

Tidak Diketahui

Status KBB

Mendukung KBB

Data

Tautan

https://www.amnesty.id/cabut-skb-dan-lindungi-hak-warga-ahmadiyah/

Komunitas Terdampak

Welcome to Rumah Bersama, Shared Home

Indonesia is heading to her centennial in 2045. The government designated it Indonesia 4.0, through which the vision of digital-based economic and industrial development is invested. A coherent vision is required as the imagination of Indonesia 4.0 takes little account of maintaining freedom of religion and belief (FoRB) in a multicultural society.

The present database service appeals to the government and the socio-religious stakeholders to realize the constitutional mandate to protect FoRB. It provides a comprehensive picture to fulfill the vision of an inclusive and peaceful society, free from fear and violence, as the Agenda 2030 of Sustainable Development Goals (SDGs) promises. It curated more than 400 cases of FoRB from many sources produced by human rights organizations and media. The events span throughout the history of modern Indonesia. The database included cases that endorsed interreligious understanding and also cases that hindered the expression of religion and belief. Hence, the service is called Rumah Bersama, Shared Home.